KTT G20 Jadi Sarana Promosikan Keragaman dan Pariwisata Indonesia

01-11-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Foto: Mentari/nvl

 

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendorong kesiapan Bali untuk menyukseskan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022. Rencananya, Bali akan menjadi pusat penyelenggaraan agenda tersebut setelah Indonesia secara resmi menjabat sebagai Presiden G20 mulai 1 Desember 2021. Penyelenggaraan ini sekaligus melanjutkan estafet pelaksanaan KTT antar negara anggota G20 tahun depan.

 

“Penyelenggaraan KTT G20 mendatang merupakan sarana yang tepat untuk mempromosikan kembali keragaman, kekayaan dan keunikan, seni, budaya dan pariwisata bangsa, yang memang sudah diakui dunia. Agenda G20 ini juga menjadi harapan besar bagi pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya di Bali yang terpukul sangat dalam akibat pandemi Covid-19. Event ini sekaligus menjadi momentum kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif tanah air,” urai Puteri dalam keterangan persnya, Senin (1/11/2021).

 

Dalam penyelenggaraan ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menargetkan penerimaan devisa dari sektor pariwisata sebesar 360-370 juta dollar Amerika Serikat (AS). Lantaran, acara ini diperkirakan diikuti oleh sekitar 6.500 delegasi dari 20 negara anggota, organisasi internasional, dan negara undangan. Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun memprediksi event ini dapat meningkatkan investasi di bidang hotel dan restoran sebesar 22-30 persen.

 

“Pemerintah harus memastikan seluruh sumber daya lokal diberikan panggung dan diberdayakan dengan optimal agar berkontribusi langsung bagi perekonomian masyarakat, khususnya warga Bali. Hal ini penting untuk menciptakan inklusivitas dan mencegah potensi penolakan dari masyarakat. Makanya, pelaku industri ini harus terlibat dari mulai menyediakan souvenir, kuliner, penginapan, bahkan melibatkan juga seniman, pengrajin, maupun musisi lokal,” urai Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu.

 

Tak hanya itu, politisi Partai Golkar tersebut turut mengajak berbagai entitas untuk mendukung sektor pariwisata, perhotelan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Bali agar mampu bertahan dari pandemi, sehingga siap untuk menyambut dan menyukseskan agenda tersebut.

 

“Makanya, peran perbankan dalam hal ini Bank Himbara juga penting untuk memberikan dukungan pembiayaan, pelatihan, pendampingan, hingga membantu proses pemasaran. Termasuk bagaimana merumuskan strategi agar pelaku usaha di sektor tersebut mampu untuk membayar angsuran, misalnya dengan memberikan suku bunga pinjaman yang lebih rendah. Dengan begitu, pemulihan di sektor ini masih bisa berlanjut,” tandas Puteri.

 

Di akhir pernyatannya, legislator dapil Jawa Barat VII ini mengimbau pemerintah untuk bisa menjaga agar pandemi tetap terkendali sampai akhir penyelenggaraan event G20 ini. “Kita harus tetap waspada. Jangan sampai pandemi ini melonjak dan justru menjadi penghalang untuk pelaksanaan agenda ini. Kita harus tetap patuhi protokol kesehatan dan percepat terpenuhinya target vaksinasi Covid-19,” tutup Puteri. (hal/sf)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...